Gerindrasumut.id | Padangsidempuan, – Kamis 2 April 2026, Polemik terkait kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terus menjadi perhatian publik. Di tengah sorotan tersebut, politisi lokal, Rusydi Nasution , juga memberikan tanggapan dengan penekanan pentingnya keseimbangan antara aturan dan kepekaan sosial.
Rusydi menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan penghasilan tersebut memang memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.
Secara regulasi memang dibenarkan. Tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Dibutuhkan sikap bijak dan empati dalam menyikapi hal ini,” ujar Ketua DPC Gerindra ini, Rabu (1/4/2026).
Lebih lanjut, Rusydi menilai polemik ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek legalitas semata. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kepatutan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Ia juga menyoroti dampak situasi global yang turut dirasakan hingga ke daerah. Menurutnya, ketegangan geopolitik dunia serta fluktuasi harga kebutuhan pokok telah memberi tekanan langsung kepada masyarakat.
“Dampak global itu nyata sampai ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekedar menjalankan aturan,” katanya.
Terkait besaran kenaikan, Rusydi menjelaskan bahwa peningkatan sudah dilaksankan sejak tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan status Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Padangsidimpuan dari kategori rendah menjadi sedang.
“Kalau dilihat, kenaikannya sesuai aturan yang ada dan juga atas persetujuan Walikota. Ini merupakan dampak dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dua tahun terakhir,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan daerah. Meski demikian, ia kembali mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan
Dengan polemik yang masih bergulir, isu ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama dalam menilai sejauh mana keberpihakan wakil rakyat terhadap masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini.Red
