Gerindrasumut.id | Medan – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Drs. H. Aripay Tambunan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (5/5/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Bobby Nasution menegaskan target investasi masuk ke Sumatera Utara sebesar Rp100 triliun per tahun. Ia meyakini, arus investasi yang lancar akan mendorong peningkatan seluruh indikator makro pembangunan.“Ketika investasi masuk dan berjalan baik, maka semua indikator makro akan ikut meningkat. Pabrik buka, perusahaan beroperasi, pengangguran berkurang, dan PDRB per kapita meningkat,” ujar Bobby.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi-inovasi di luar ketergantungan pada APBD. Salah satu gagasannya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama, khususnya di daerah yang memiliki potensi unggulan seperti migas di Langkat dan tambang emas di Mandailing Natal.“Kita kelola bersama BUMD-nya, otomatis menghasilkan profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, dan PAD meningkat,” tegas Bobby.
Lebih lanjut, Bobby juga menyarankan penggabungan BUMD antar wilayah, termasuk PDAM, guna mengatasi masalah kekurangan air dengan efisiensi dan kekuatan aset yang lebih besar.Dalam pidatonya, Bobby turut memaparkan sejumlah target indikator makro pembangunan untuk periode 2025–2029, di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, PDRB per kapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, serta penurunan angka kemiskinan dari 7,19% menjadi antara 2,82%–3,82%.
Musrenbang juga diwarnai dengan penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU), antara lain dengan Badan Pusat Statistik terkait Satu Data Indonesia, serta kerja sama energi kerja di KEK Sei Mangkei bersama PT Kawasan Industri Nusantara dan BPJS Ketenagakerjaan. MoU lainnya ditandatangani bersama Kementerian Hukum dan HAM terkait penanganan hukum berbasis pendekatan restoratif.Red
