Gerindrasumut.id | Padangsidempuan Selasa 7 Juli 2026 – Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, saat menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (6/7/2026).
Mengawali penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menjawab pandangan fraksi terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan terus memperkuat langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan pengawasan terhadap seluruh potensi pendapatan daerah.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota. Seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih maksimal agar setiap potensi yang dimiliki daerah dapat dikelola secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Wali Kota.
Di bidang pembangunan, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota terus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat dalam mempercepat realisasi berbagai program strategis. Di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang direncanakan mulai diakomodasi pada tahun anggaran 2027.Red
