Gerindrasumut.id | Padangsidempuan Minggu 16 Agustus 2026 – Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, mengingatkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan agar menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Rusydi, efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar memangkas belanja, tetapi harus diarahkan untuk memastikan anggaran daerah tetap mampu membiayai pelayanan publik dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan menjalankan program prioritas. Yang harus dilakukan adalah memangkas belanja yang tidak produktif dan memperkuat belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rusydi.
Ia menilai tantangan fiskal Padangsidimpuan cukup besar karena ruang pendapatan asli daerah masih perlu diperkuat. Data APBD 2026 menunjukkan PAD sekitar Rp124,17 miliar, sedangkan sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat.
Ketahanan fiskal Padangsidimpuan
Karena itu, Rusydi mendorong Pemko di bawah kepemimpinan Wali Kota Letnan Dalimunthe untuk memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah serta perbaikan tata kelola pemungutan. Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemko yang saat ini menempatkan penguatan PAD sebagai salah satu prioritas.
“Kita harus jujur melihat kondisi fiskal daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup besar. Karena itu PAD harus diperkuat, tetapi tanpa membebani masyarakat. Potensi ekonomi daerah dan aset yang ada harus dikelola lebih optimal,” katanya.
Rusydi menegaskan DPRD akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi tidak mengorbankan program prioritas.
“Kita mendukung Wali Kota dalam menjaga fiskal daerah. Tetapi DPRD juga akan memastikan efisiensi tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dasar atau menunda program yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, ketahanan fiskal menjadi semakin penting karena pemerintah daerah tetap dituntut membiayai berbagai kebutuhan, termasuk penanganan bencana, pembangunan Huntap, pendidikan melalui Sekolah Rakyat, kesehatan dan pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan pengelolaan APBD bukan hanya anggarannya terserap, tetapi apakah uang rakyat mampu menghasilkan manfaat dan menggerakkan ekonomi. Kita ingin Padangsidimpuan tidak hanya mampu bertahan di tengah efisiensi, tetapi juga memiliki fiskal yang lebih kuat ke depan,” pungkas Rusydi.Red
