Gerindrasumut.id | TAPSEL – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu menyerahkan 200 sertifikat tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025, di Gedung Serba Guna Sarasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan, Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan penyelesaian persoalan pertanahan di daerahnya, khususnya yang berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) pada konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).
“Saya paling bahagia hari ini. Sejak dilantik, kami langsung bergerak menangani persoalan besar di Tapanuli Selatan, termasuk yang menyangkut TPL. Investasi memang penting, tetapi harus memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah,” kata Gus Irawan.
Menurutnya, sebanyak 4.577 hektar lahan dalam konsesi TPL yang berstatus APL kini tengah diproses untuk sertifikasi melalui program PTSL. Dari jumlah tersebut, 600 bidang tanah telah selesai disertifikasi, sementara sekitar 2.000 bidang lainnya di Kecamatan Sipirok dan Angkola Timur sedang dalam tahap penyelesaian.
Langkah ini, lanjut Gus Irawan, membuka peluang bagi pembangunan kawasan perumahan pegawai dan masyarakat yang selama ini terhambat karena ketiadaan sertifikat tanah.
“Jika proyek perumahan ini berjalan, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun serta membuka lapangan kerja baru. Ini peluang besar bagi pembangunan ekonomi Tapsel,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Tapanuli Selatan dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk target pemerintah pusat membangun 3 juta rumah, serta penyelesaian konflik pertanahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Selain itu, Pemkab Tapsel juga tengah memperkuat sektor riil melalui program swasembada ikan, pengembangan sekolah rakyat, serta menjajaki kerja sama dengan sektor swasta seperti MBG Group. Pemkab juga menuntaskan penetapan tapal batas dengan TPL untuk mencegah konflik lahan di masa mendatang.
“Kami siap menjadi contoh dalam penyelesaian konflik pertanahan secara konstruktif dan berkeadilan,” tegas Gus Irawan.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara, Sri Pranoto, menegaskan komitmen BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah di wilayah Tapanuli Selatan. Saat ini, tanah yang telah terdaftar baru mencapai sekitar 55 persen dari total keseluruhan.
“Hari ini kami menyerahkan sertifikat kepada 200 penerima PTSL. Ke depan, dengan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kami menargetkan seluruh tanah masyarakat dapat terpetakan dan bersertifikat,” ujarnya.
Sri Pranoto juga mengapresiasi kebijakan Bupati Tapanuli Selatan yang menerapkan program PTSL tanpa biaya (nol rupiah). Menurutnya, kebijakan itu menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas tanah.
“Kalau sudah masuk wilayah APL, BPN pasti hadir untuk menerbitkan sertifikatnya. Kami sangat menghargai kebijakan Pemkab Tapsel ini,” tambahnya.
Dengan sinergi antara Pemkab Tapanuli Selatan dan BPN, diharapkan konflik pertanahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan dapat diminimalkan, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah selatan Sumatera Utara.
Kemudian Bupati bersama Kakanwil BPN Sumut dan Forkopimda menyerahkan sertifikat PTSL 2025 kepada 12 orang perwakilan.
Kegiatan tersebut dihadiri, Wabup Tapsel, Jafar Syahbuddin Ritonga, Kajari Muhammad Indra Muda Nasution, mewakili Kapolres Tapsel, mewakili Dandim, Pengadilan Agama, Sekda Tapsel, para pimpinan OPD, Kakantan Tapsel dan penerima sertifikat PTSL.
