Gerindrasumut.id | Padangsidempuan, Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi di Kota Padangsidimpuan dalam beberapa bulan terakhir memantik reaksi dari Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M.
Ketua DPC Gerindra Padangsidimpuan ini mendesak Satgas Pangan untuk segera turun ke lapangan guna memastikan rantai distribusi bahan pokok berjalan lancar dan terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Padangsidimpuan pada Oktober 2025 mencapai 5,71 persen, menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.
Kondisi ini menandakan tekanan harga yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Sudah lima bulan berturut-turut inflasi naik. Ini bukan hal yang bisa dibiarkan. Satgas Pangan harus turun memastikan jalur distribusi bahan pokok berjalan lancar,” tegas Rusydi Nasution saat dimintai tanggapannya, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, tingginya inflasi di Padangsidimpuan menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menilai, pemerintah daerah terkesan reaktif dan belum melakukan langkah preventif yang kuat dalam menekan gejolak harga.
“Ini kerja semua pihak, jangan menunggu. Daerah lain bisa deflasi, kita malah inflasi. Satgas Pangan jangan hanya di atas kertas, ini program nasional yang harus dijalankan serius,” tandas Ketua Alumni IPB University itu.
Rusydi menekankan, stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, katanya, tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar sesaat tanpa memastikan pasokan, distribusi, dan pengawasan harga berjalan konsisten.
“Jangan biarkan masyarakat menanggung dampak inflasi sendirian. Pengawasan di pasar, gudang, dan jalur distribusi harus diperkuat. Satgas harus turun langsung,” ujarnya menambahkan.
Ia juga mengingatkan agar Pemko Padangsidimpuan segera melakukan evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan membuka ruang koordinasi yang lebih konkret dengan DPRD serta unsur Forkopimda.
“Kalau semua menunggu perintah baru bergerak, ya wajar inflasi makin parah. Ini butuh kepemimpinan yang responsif,” kata Rusydi dengan nada menekankan.
Kenaikan inflasi selama lima bulan terakhir dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Jika tak segera diantisipasi, lanjutnya, daya beli masyarakat akan terus tergerus, dan risiko sosialnekonomi bisa meluas ke sektor lain.
“Padangsidimpuan butuh tindakan cepat, bukan hanya sekedar wacana,” pungkas Rusydi.
