Gerindrasumut.id | Sipirok Sabtu 27 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar Sosialisasi Integrated Area Development (IAD) dan Workshop Peran Para Pihak Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok.
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) tersebut bertujuan memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu dan dihadiri Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Perhutanan Sosial Medan, BBKSDA Sumatera Utara, pimpinan OPD Tapsel, camat se-Tapsel, kepala desa, kelompok tani perhutanan sosial, perguruan tinggi, perbankan, perusahaan, NGO, serta pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa pembangunan daerah harus sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta kawasan hutan yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program perhutanan sosial bukan hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Karena itu, pengelolaan yang terintegrasi melalui konsep Integrated Area Development menjadi sangat penting,” ujar Gus Irawan.
Bupati juga menyoroti dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Tapanuli Selatan pada akhir tahun 2025 dan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Bencana tersebut menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen, merusak perkebunan masyarakat, serta mengganggu sektor perikanan dan ekonomi masyarakat secara luas.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan yang selama ini berada di atas lima persen mengalami penurunan hingga hanya mencapai 2,49 persen pada triwulan akhir tahun 2025.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana, Pemkab Tapsel terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, di antaranya pengembangan jagung, perikanan, peternakan, dan sektor pertanian lainnya yang terintegrasi dengan program perhutanan sosial.
Bupati menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Tapsel tengah memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus daerah terdampak bencana dengan bunga nol persen bagi pinjaman hingga Rp100 juta sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Tapsel juga menggalakkan Gerakan 10.000 Hektare Jagung, Gerakan Seribu Kolam menuju swasembada ikan, serta pengembangan sektor peternakan guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Tapsel saat ini sedang melakukan tiga gerakan besar, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Semua itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Gus Irawan juga mendorong optimalisasi 21 izin perhutanan sosial yang telah ada di Kabupaten Tapanuli Selatan agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, ekosistem Batang Toru yang menjadi perhatian nasional dan internasional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui berbagai skema pembangunan berkelanjutan, termasuk peluang pengembangan nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Masrizal Saraan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mendorong lahirnya kebijakan Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Ia menjelaskan, IAD merupakan pendekatan pembangunan kawasan yang mengintegrasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial.
“Kabupaten Tapanuli Selatan akan menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang menginisiasi pengembangan Integrated Area Development untuk perhutanan sosial. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas kelompok perhutanan sosial, serta membuka akses pasar dan pembiayaan bagi masyarakat,” jelas Masrizal.
Menurutnya, dari sekitar 210 izin perhutanan sosial di Sumatera Utara, sebanyak 21 izin berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.
Melalui workshop tersebut, para peserta diajak mengidentifikasi potensi usaha perhutanan sosial, menyusun peran masing-masing pemangku kepentingan, membangun komitmen bersama, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen IAD Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pada kesempatan itu, Masrizal juga melaporkan bahwa PETAI bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti permohonan dukungan Pemkab Tapsel terkait rehabilitasi kawasan terdampak bencana melalui program restorasi di Kelompok Tani Mawar seluas 50 hektare dan Kelompok Tani Gemilang Tani seluas 55 hektare.
Kegiatan sosialisasi dan workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Perhutanan Sosial Medan, Jaya Sahputra Barus, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Melvi Juliwaty Sinaga, serta Fasilitator dan Tenaga Ahli IAD Oding Affandi.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan perhutanan sosial yang berkelanjutan serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.Red
