Gerindrasumut.id | Medan Selasa 8 September 2026 — Pemanfaatan media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam membangun opini publik, menyampaikan program pemerintah, sekaligus menangkal hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar di Medan, Senin, 7 September 2026.
Materi bertajuk “Pemanfaatan Media Sosial dalam Mendukung Program Pemerintah dan Strategi Melawan Hoaks, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian” disampaikan oleh Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP, dengan Aripay Tambunan bertindak sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Hatta Ridho menegaskan bahwa kader dan anggota legislatif Partai Gerindra harus mampu memanfaatkan media sosial secara cerdas, positif, dan bertanggung jawab. Media sosial dinilai memiliki kekuatan besar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat sekaligus membangun narasi yang konstruktif.
Menurutnya, tantangan di ruang digital semakin kompleks karena masyarakat berhadapan dengan berbagai informasi yang belum tentu benar. Karena itu, kemampuan melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi menjadi hal yang sangat penting.
“Saring sebelum sharing. Jangan mudah menyebarkan informasi hanya karena judulnya menarik atau membangkitkan emosi. Pastikan sumber dan kebenaran informasinya terlebih dahulu,” menjadi salah satu penekanan dalam materi Bimtek tersebut.
Empat Strategi Hadapi Hoaks
Hatta Ridho menjelaskan terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Pertama, penguatan literasi digital sebagai fondasi utama. Kader perlu memahami ciri-ciri informasi palsu, mulai dari judul yang bombastis, sumber tidak jelas, hingga penggunaan narasi yang sengaja memancing emosi.
Kedua, kolaborasi lintas sektor. Upaya menghadapi persoalan digital tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, masyarakat, serta berbagai platform digital.
Ketiga, membangun kontra-narasi berbasis data dan narasi positif. Menurut materi yang disampaikan, hoaks tidak cukup hanya dilawan dengan bantahan, tetapi harus diimbangi dengan fakta yang kuat serta konten yang menarik, mendidik, dan mampu memperkuat persatuan.
Keempat, memperkuat etika digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Penggunaan media sosial harus tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan serta menghindari konten yang dapat memecah belah masyarakat.
Kader Gerindra Dituntut Aktif di Ruang Digital
Bimtek tersebut menjadi momentum bagi kader dan anggota DPRD Fraksi Gerindra di Sumatera Utara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi politik dan publik di era digital.
Media sosial dapat menjadi ruang strategis untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi ruang penyebaran informasi yang menyesatkan.
Dengan literasi digital yang kuat, kader diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga mampu menjadi penyampai informasi yang benar, narasi positif, serta penggerak persatuan di tengah masyarakat.
Pesan utama yang mengemuka dalam Bimtek tersebut adalah bahwa melawan hoaks bukan hanya dengan membantah, tetapi dengan menghadirkan fakta, narasi positif, dan komunikasi digital yang beretika.
Melalui pemanfaatan media sosial secara tepat, kader Gerindra diharapkan mampu ikut mendukung program pemerintah sekaligus membangun ruang digital yang sehat, cerdas, dan produktif bagi masyarakat Sumatera Utara.Red
