Gerindrasumut.id | Jakarta Senin 31 Agustus 2026 – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Sugiat Santoso menilai Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) masih gagal membangun persepsi publik, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia pun mencontohkan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo dan pemerintah berada di bawah 50 persen, padahal sejumlah indikator kuantitatif menunjukkan kinerja pemerintahan Prabowo cukup baik. “Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif,” kata Sugiat dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (31/8/2026).
Dia pun mengaitkan kinerja Bakom RI dengan teori Noam Chomsky soal pembentukan persepsi publik dan opini masyarakat. Menurut Sugiat, Bakom RI masih kalah dengan pihak-pihak luar dalam membangun pandangan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurut Sugiat, Bakom RI seharusnya mampu menjelaskan capaian pemerintah kepada masyarakat secara lebih maksimal.
Dia pun membandingkan sejumlah indikator ekonomi Indonesia dengan kondisi ekonomi global. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama hingga triwulan kedua 2026 berada di atas 5 persen.
Misalnya, berdasarkan data dari BPS kan pertumbuhan ekonomi kita dari katakanlah di 2026, dari triwulan pertama sampai triwulan kedua ini, ini di atas 5 persen. Di atas 5 persen itu kan sebenarnya bagus,” kata dia. Sugiat mengeklaim, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi global yang disebutnya sekitar 3 persen. Dia pun mengeklaim bahwa daya beli masyarakat masih terjaga karena masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga kan?” tegas Sugiat.
Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang sedang menuju krisis,” sambung dia.
Sugiat juga menyoroti investasi yang masuk ke Indonesia pada 2026 yang disebut telah mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.
Menurut dia, investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun, kondisi tersebut juga dinilai belum tecermin dalam opini publik. “Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” kata Sugiat. Dia berpandangan, ketidaksukaan atau kesukaan publik terhadap pemerintah dapat terbentuk melalui berbagai informasi yang beredar. Sugiat khawatir kinerja pemerintahan Prabowo yang dinilainya baik secara kuantitatif tidak mendapat persepsi yang adil dari masyarakat.
Karena kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kan kasihan Pak Prabowo. Kami tidak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra,” tutur Sugiat. Sugiat turut menyoroti besarnya anggaran Bakom Pemerintah yang akan mencapai Rp 1,9 triliun pada 2027. Dia meminta anggaran tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja komunikasi pemerintah kepada publik. “Kalau nanti anggaran ini di 2027 1,9 triliun, saya berharap ini digeser ke Kepala Sekretariat kan. Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini sudah kita kasih anggaran besar 1,9 triliun, kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” kata Sugiat.
Dia berharap anggaran besar tersebut dapat menghasilkan komunikasi publik yang lebih efektif dan objektif mengenai kinerja pemerintah. Apalagi, Fraksi Gerindra selama ini ikut menjelaskan kepada publik mengenai capaian pemerintah. “Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah kan, menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengaku sepakat bahwa peningkatan anggaran Bakom Pemerintah harus diikuti peningkatan kinerja. “Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu harus seimbang,” kata Bambang dalam rapat yang sama. Oleh karena itu, Bambang memastikan bahwa masukan Sugiat akan menjadi bahan perbaikan. Sebab, Bakom RI memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan hasil survei pada 2027. “Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan,” ujar Bambang.
