Gerindrasumut.id | Deliserdang,Selasa 28 April 2026 – Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk membuat terobosan “ekstrim” guna penguatan ekonomi daerah serta efisiensi pengelolaan keuangan, dengan meniadakan program-program yang tidak menyentuh langsung ekonomi masyarakat.
” Langkah tersebut dinilai penting untuk mendongkrak pendapatan daerah sekaligus membantu kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tersungkur ke titik nadir terendah,” ujar Subandi kepada wartawan, Selasa (28/4/2026) di DPRD Sumut.
Menurut politisi Partai Gerindra Sumut ini, kepala daerah harus mampu menyusun kebijakan yang berpihak langsung kepada rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Program-program yang tidak prioritas sebaiknya ditunda, sementara anggaran diarahkan pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti lapangan kerja, pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Anggota dewan Dapil Deliserdang ini mencontohkan langkah strategis yang tengah didorong Pemprov Sumut, yakni rencana penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini dianggap sebagai upaya nyata untuk memperkuat perusahaan daerah agar lebih sehat, efisien, dan mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah.
“Daripada membentuk daerah baru yang justru menambah beban anggaran, lebih baik kita benahi yang sudah ada. Aset-aset daerah harus dikelola dengan baik agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Subandi.
Melalui merger BUMD, perusahaan daerah yang selama ini kurang produktif seperti PT Dhirga Surya dan PT Aneka Industri dan Jasa dapat digabungkan dengan Perseroda Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), sehingga bisa dioptimalkan melalui manajemen yang lebih profesional dan dukungan pendanaan yang lebih kuat.
Selain itu, katanya, aset-aset milik daerah seperti lahan, ruko, gedung, dan properti lainnya perlu dimanfaatkan secara maksimal. Jika dikelola secara transparan dan profesional, aset tersebut diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Subandi juga menegaskan bahwa para bupati dan wali kota di Sumut perlu menghadirkan terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Misalnya dengan memperkuat sektor UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, serta mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil di daerah masing-masing.
Menurutnya, kondisi rakyat saat ini sedang susah. Harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan pekerjaan terbatas, dan daya beli masyarakat menurun. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan konkret agar masyarakat tidak terus terbebani oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan.
“Ini saatnya kita berpikir realistis dan strategis. Bukan sekadar memperluas wilayah, tetapi memperkuat fondasi ekonomi daerah agar roda pembangunan berjalan dan rakyat tidak lagi menderita akibat kesulitan ekonomi saat ini,” pungkasnya.Red
