Gerindrasumut.id | Medan Kamis 17 September 2026 — Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen, S.K.M., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Zulkarnaen hadir mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta LKPP. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Zulkarnaen menilai penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar pemenuhan terhadap ketentuan dan regulasi, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulkarnaen.
Menurutnya, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh unsur pemerintahan. Transparansi, integritas, akuntabilitas, serta pengawasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan penekanan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam forum tersebut mengenai pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD dan lembaga pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Dari Sumatera Utara, mari terus kita kuatkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas dijaga, tata kelola diperkuat, pelayanan kepada masyarakat diutamakan,” tegasnya.
Zulkarnaen berharap komitmen yang dibangun dalam rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata dan pengawasan berkelanjutan di masing-masing daerah.
Sebagai bagian dari pimpinan DPRD Kota Medan, ia menyatakan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat semakin transparan dan akuntabel.Red
(MIRA)
