Gerindrasumut.id | Medan – Selasa 24 Januari 2026 Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, menghadiri kegiatan penyampaian hasil Opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Selasa (24/02/2026) bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengumuman hasil penilaian yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 29 Januari 2026 di Jakarta. Melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, hasil tersebut diserahkan secara langsung kepada para Kepala Daerah, instansi vertikal, serta lembaga terkait di wilayah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih kategori Kualitas Tinggi dengan predikat tanpa maladministrasi, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat provinsi telah memenuhi standar kepatuhan serta tata kelola yang baik.
Sementara itu, Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperoleh kategori kualitas pelayanan “Cukup” dengan nilai akhir 68,77. Opini ini mendapatkan kategori Kualitas Sedang Tanpa Malaadministrasi yang menjadi bagian dari pengawasan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.S.P., menegaskan bahwa opini Ombudsman merupakan pernyataan formal atau pernyataan otoritatif kepada penyelenggara pelayanan publik atas hasil penilaian terhadap kondisi pelayanan di setiap unit kerja.
“Opini Ombudsman RI adalah pernyataan formal atau pernyataan otoritatif Ombudsman kepada penyelenggara atas hasil penilaiannya terkait kondisi pelayanan publik di setiap unit penyelenggara. Ini menjadi gambaran objektif atas kualitas tata kelola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya BSc, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil penilaian tersebut hendaknya dijadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan publik.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki sistem pelayanan. Kita ingin seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas kepada masyarakat,” ujarnya.
Turut memberikan arahan, Wakapolda Sumatera Utara, Sonny Irawan, menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mencegah maladministrasi serta memperkuat kepercayaan publik.
“Kolaborasi dan pengawasan yang berkesinambungan harus terus ditingkatkan. Pelayanan publik yang baik adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Selain Wali Kota Padangsidimpuan, Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan juga turut menerima hasil penilaian Ombudsman RI sesuai dengan unit penyelenggara pelayanan masing-masing.
Menanggapi hasil yang diperoleh, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk terus melakukan pembenahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hasil ini menjadi evaluasi bagi kami untuk terus berbenah. Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, responsif, dan profesional demi kepuasan masyarakat. Kami akan memperkuat pengawasan internal serta mendorong inovasi pelayanan agar ke depan mampu meraih kategori yang lebih baik,” tegas Wali Kota.
Melalui momentum ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan prima, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara.Red
