Gerindrasumut.id | Jakarta Jumat 25 September 2026 – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pelayanan bagi jemaah haji Indonesia harus dipersiapkan secara matang sejak tahap perencanaan. Menurutnya, kesiapan sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan optimal.
Hal tersebut disampaikan Sufmi Dasco setelah berdiskusi bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal menjadi pembahasan, mulai dari evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah, penguatan pelayanan bagi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi, hingga kesiapan pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah.
“Pelayanan jemaah haji perlu dipastikan siap sejak dari perencanaan,” ujar Dasco.
Ia menekankan, berbagai hasil evaluasi penyelenggaraan haji perlu menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya. Dengan perencanaan yang lebih matang, kebutuhan jemaah diharapkan dapat dipetakan dan dipersiapkan lebih awal.
Dasco juga menyampaikan bahwa DPR RI akan terus melakukan koordinasi terhadap hasil evaluasi bersama pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Kami di DPR RI akan terus mengoordinasikan hasil evaluasi ini agar penyelenggaraan haji semakin baik dan jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan optimal,” tegasnya.
Pertemuan antara DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah tersebut menjadi bagian dari koordinasi serta evaluasi penyelenggaraan haji, khususnya dalam memastikan berbagai kebutuhan jemaah Indonesia dapat dipersiapkan secara lebih terencana.
Penguatan pelayanan juga menjadi perhatian setelah penyelenggaraan haji 2026. Evaluasi terhadap sejumlah aspek pelayanan diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ombudsman RI, misalnya, dalam hasil pengawasannya juga mencatat sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, antara lain pengelolaan pengaduan, layanan kesehatan, transparansi seleksi petugas, serta sarana dan prasarana pelayanan.
Dengan koordinasi antara DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah, penyelenggaraan ibadah haji diharapkan semakin mampu memberikan kepastian pelayanan kepada jemaah Indonesia sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan di Tanah Suci.Red
