Gerindrasumut.id | Medan 29 April 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan tujuh kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Acara ini digelar untuk mempererat kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesadaran seluruh aparatur pemerintah terhadap bahaya korupsi. Ia menilai bahwa tindak pidana korupsi berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan daerah, sektor pendidikan, perekonomian, hingga kesejahteraan sosial masyarakat.”Penting bagi kita sebagai pelayan masyarakat untuk sadar akan bahaya dari tindak pidana korupsi.
Tindakan korupsi berdampak buruk bagi daerah dan masyarakat di dalamnya. Kemajuan pembangunan daerah, pendidikan, perekonomian hingga kesejahteraan sosial akan terhambat bahkan tidak akan berjalan jika praktik korupsi marak terjadi,” ujar Bobby Nasution.Lebih lanjut, Bobby menekankan bahwa kesadaran akan bahaya korupsi saja tidak cukup.
Diperlukan semangat, rasa tanggung jawab, serta komitmen kuat untuk secara aktif memerangi korupsi, yang disebutnya sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).”Kesadaran itu harus berjalan bersamaan dengan semangat, rasa tanggung jawab, dan komitmen yang kuat untuk memerangi praktik-praktik haram itu. Kita harus terlibat aktif dalam pemberantasan kejahatan luar biasa tersebut, bukan malah sebaliknya, terlibat melakukannya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Bobby menyatakan bahwa Pemprov Sumut mendukung penuh langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.”Atas dasar kesadaran, komitmen, dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, kami Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung langkah KPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi ini,” katanya.
Bobby menambahkan, Pemprov Sumut siap berkolaborasi dengan KPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, guna mendukung terwujudnya Sumut yang berkah, maju, unggul, dan berkelanjutan.Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari tujuh kabupaten/kota se-Sumut dan pejabat terkait, yang diharapkan dapat mempererat sinergi dalam upaya bersama memberantas korupsi di daerah.Red
