Gerindrasumut.id | Penyabungan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menjaga inflasi daerah agar tidak melonjak tak terkontrol dengan Gerakan Pangan Murah untuk komoditas beras sebanyak tujuh ton pada Kamis, 14 Agustus 2025.
“Ini adalah komitmen kami menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga angka inflasi tidak melonjak tak terkontrol di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian,” kata Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Dia menjelaskan, dengan program ini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan beras dengan harga terjangkau. “Setiap KK diperbolehkan membeli sampai empat sak atau 20 kilogram, harganya Rp12 ribu per kilogram jauh di bawah harga saat ini yang sudah mencapai Rp16 ribu,” kata dia.
Wabup Atika berharap dengan GPM angka inflasi tertekan. Apalagi beras merupakan kebutuhan pokok yang harganya berpengaruh besar terhadap inflas.
“GPM ini merupakan yang ketiga kali sejak 31 Juli 2025, artinya ada 21 ton beras premium dengan harga murah yang telah kami salurkan, kami melihat itu juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” pungkas dia.
Sebelumnya, Wabup Atika Azmi membuka Gerakan Pangan Murah dengan komoditas beras di Pasar Eks Bioskop Tapanuli, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Gerakan pangan murah ini bertujuan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. “Ini adalah program nasional dengan melibatkan pemerintah provinsi dan daerah,” kata dia.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Taufik Zulhandra Ritonga mengatakan giat hari ini merupakan kali ketiga dalam rentang tiga pekan terakhir pemerintah daerah melakukan hal serupa.
Sebelumnya, Pemkab Madina menyelenggarakan gerakan pangan murah di Gunungtua pada 31 Juli 2025 dan di pasar ini pada 7 Agustus 2025 dengan masing-masing tujuh ton per sekali kegiatan. Setiap sak dibanderol Rp60 ribu atau setara Rp12 ribu per kilogram.
Dia mengungkapkan, saat ini harga beras premium ada di angka Rp16 ribu per kilogram. Taufik menegaskan setiap KK hanya diperbolehkan mendapat atau membeli empat sak sehingga lebih banyak masyarakat yang kebagian. “Karena harga sedang tinggi, ini untuk menekan harga beras di Madina,” sebut dia.
Media Indonesia Raya
