Gerindrasumut.id | Padangsidempuan Kamis 1 Januari 2025 Wacana menghidupkan pilkada tidak langsung kembali mencuat dalam perdebatan publik. Isu ini kerap disikapi secara emosional, bahkan dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi.
Padahal, perdebatan tersebut semestinya diletakkan dalam kerangka evaluasi kebijakan, bukan sentimen semata.
Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, menilai bahwa demokrasi tidak boleh dipersempit hanya pada satu mekanisme elektoral. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah hasil dari sistem tersebut bagi rakyat dan daerah.
“Demokrasi itu bukan sekedar soal memilih langsung atau tidak langsung, tetapi soal apakah sistem tersebut mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif, bersih, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegas H. Rusydi Nasution.
Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan ini mengingatkan bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan beragam model pengisian jabatan kepala daerah pernah diterapkan, mulai dari penunjukan administratif, pemilihan melalui DPRD, hingga pilkada langsung seperti saat ini.
Seluruh model tersebut pernah berjalan dalam konteksnya masing-masing dan tidak serta-merta membuat pemerintahan daerah lumpuh.
Menurut Rusydi, pilkada langsung yang diterapkan sejak 2005 memang lahir dari semangat reformasi dan perluasan partisipasi rakyat.
Namun setelah hampir dua dekade berjalan, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan, terutama ketika praktik di lapangan menunjukkan tingginya biaya politik dan munculnya berbagai distorsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Evaluasi pilkada langsung bukan berarti kita anti demokrasi. Justru ini bentuk kedewasaan berdemokrasi, ketika kita berani mengoreksi sistem yang terbukti menimbulkan politik biaya tinggi, mendistorsi tujuan kita berbangsa dan bernegara serta mengganggu fokus pelayanan publik,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Rusydi, sering kali membuat energi pemerintahan tersedot ke urusan politik, bukan pelayanan dan pembangunan.
Garis Ideologi Partai Gerindra
Sejalan dengan garis ideologis Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa demokrasi harus mampu memperkuat negara dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur, tetapi harus menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berpihak.
Bagi Gerindra, demokrasi harus memperkuat negara dan menyejahterakan rakyat. Jika sebuah mekanisme justru melemahkan kepemimpinan daerah, maka wajar untuk dikaji ulang secara terbuka dan rasional,” kata Rusydi.
Ia menambahkan, demokrasi perwakilan melalui DPRD tetap merupakan mekanisme konstitusional yang sah, selama dijalankan dengan pengawasan publik yang kuat, transparansi, serta sistem partai politik yang sehat.
Dalam konteks tertentu, mekanisme tersebut bahkan dinilai mampu menekan konflik horizontal dan mengembalikan fokus kepala daerah pada kerja-kerja substantif.
Menutup pandangannya, Rusydi menekankan bahwa diskursus pilkada seharusnya tidak dibingkai sebagai pertarungan ideologis yang kaku, melainkan sebagai upaya bersama mencari format demokrasi yang paling sesuai dengan kebutuhan bangsa dan daerah.
Demokrasi, menurutnya, akan kehilangan makna jika tidak mampu menghadirkan kepemimpinan daerah yang kuat, bersih, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat
