Gerindrasumut.id | Samosir Dari lima fraksi di DPRD Kabupaten Samosir, tiga diantaranya kompak menyampaikan kritik dan mendorong Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengevaluasi kinerja perencanaan daerah yang berada di bawah komando Bappeda.
Hal ini terungkap pada pendapat akhir fraksi DPRD Samosir pada rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Samosir TA 2026, Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan perubahan Perda No.1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, Jumat, 28 November 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Samosir.
Ketua Fraksi PDIR (Persatuan Demokrat Indonesia Raya), Renaldi Naibaho dalam pendapat akhir fraksi menyampaikan harapan agar Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom ST melakukan langkah pembenahan pada sektor perencanaan daerah.
Menurut legislator dari Partai Gerindra tersebut, selama ini proses komunikasi antara DPRD dan Bappeda kerap mengalami hambatan yang terasa seperti pintu yang hanya terbuka setengah, sehingga menyulitkan kami membaca arah kebijakan secara utuh.
Lebih lanjut dikatakan Renaldi Naibaho, dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan adalah kompas, jika kompasnya buram, maka perjalanan pembangunan pun kehilangan titik terang. “Karena itu, dengan penuh tanggung jawab politik, fraksi kami memandang perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Samosir dan kami mendorong Bupati Samosir untuk melakukan pergantian Kepala Bappeda Kabupaten Samosir demi menghadirkan figur yang lebih terbuka, responsif dan siap berkolaborasi,” sebut Anggota DPRD Samosir, Renaldi Naibaho.
Lebih jauh, ketiga Fraksi DPRD Samosir mengkritik hilangnya kesepakatan anggaran yang sebelumnya telah disetujui dalam pembahasan Banggar dan finalisasi bersama TAPD. “Fraksi PDIR menyayangkan ketika apa yang telah disepakati pada rapat badan anggaran sampai dengan finalisasi bersama dengan TAPD menjadi hilang dan berganti bahkan tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Anggota DPRD Samosir dari Partai Gerindra itu juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Samosir menjadi bagian aktif dalam mensukseskan program asta cita Presiden Prabowo terutama dua program yang sedang berjalan di Kabupaten Samosir yaitu MBG dan Koperasi Merah Putih.
Fraksi PDIR memandang program MBG sebagai kebijakan nasional yang bukan hanya menyehatkan pelajar, tetapi sekaligus membuka jalur ekonomi baru bagi petani, koperasi dan pelaku umkm lokal, maka dengan ini Fraksi PDIR meminta kepada pemerintah Kabupaten Samosir melalui dinas pertanian agar berperan aktif menjadikan petani menjadi tulang punggung pasokan MBG karena ini adalah kewajiban moral kita agar manfaat MBG mengalir ke desa-desa.
“Kami meyakini bahwa program nasional sebesar MBG hanya akan memberikan manfaat maksimal jika rakyat kecil ikut menjadi pelaku utama dalam rantai pemasok. Maka dengan ini kami mendorong Pemkab Samosir agar membina dan mendampingi Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk hampir di seluruh desa/kelurahan untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mengelola, mengumpulkan, menstandarisasi dan menyalurkan hasil pertanian dari petani lokal ke dapur MBG,” ujar Renaldi Naibaho.
Dijelaskan, Petani, Koperasi Merah Putih dan dapur MBG harus menjadi satu jaringan ekonomi terpadu, sehingga petani tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama, dan Koperasi Merah Putih menjadi pengelola modern yang transparan serta dapur MBG mendapatkan pasokan segar, stabil dan sesuai standar. Dengan demikian MBG bukan hanya program makan bergizi, tetapi juga penggerak ekonomi petani.
“Maka kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Samosir agar mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan lintas opd agar distribusi bahan baku berjalan baik dan berkeadilan,” pungkasnya
