Gerindra Sumut | Langkat, Keluhan masyarakat Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, terkait kerusakan parah jalan desa mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Langkat Komisi II/B, Sunarman, SST, dari Fraksi Gerindra.
Warga yang sudah lama merasa diabaikan melakukan aksi unik dengan menanam pohon pisang dan sawit di jalan rusak sebagai bentuk protes.Aksi ini dilakukan oleh belasan warga di sepanjang perlintasan jalan yang melintasi Dusun V, VI, dan VII. Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan yang telah rusak selama 15 tahun tanpa perbaikan.
Kondisi jalan berlubang dan licin kerap menyebabkan kecelakaan, hingga akhirnya memicu aksi menanam pohon sebagai simbol protes keras.Sunarman, SST, yang turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi warga, menyatakan menyebarkannya. “Saya hadir untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Jalan ini sudah 15 tahun tidak diaspal.
Kami meminta pemerintah segera mengambil tindakan konkret untuk melakukan pengaspalan demi keselamatan dan kenyamanan,” ujarnya.Salah seorang warga, Bapak Ijen, mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang buruk telah menyebabkan banyak korban terjatuh.
“Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Sudah terlalu lama kami menderita akibat jalan yang rusak,” ungkapnya penuh harap.Kepala Desa Muka Paya, Mazlan, mengapresiasi langkah Sunarman yang turun langsung mendengar keluhan warga. “Kami berterima kasih ada anggota dewan yang peduli dengan kondisi kami. Kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mohon bantuan untuk segera merealisasikan pembangunan jalan ini,” ujarnya.
Setelah berdialog dengan warga, Sunarman bersama Kepala Desa Mazlan dan masyarakat bergotong royong membuka kembali akses jalan yang sempat ditutup oleh pohon pisang. Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal dari perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur di Desa Muka Paya.Aspirasi Warga, Tanggung Jawab BersamaGerindra berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak masyarakat atas infrastruktur yang layak.
Kerja sama semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, diperlukan agar keluhan warga tidak lagi menjadi sekadar cerita, melainkan solusi nyata untuk kesejahteraan bersama.
