Dahnil Ginting Nilai Penetapan Status Bencana Nasional Perlu Pertimbangan Khusus, Soroti Isu Illegal Logging dan Tambang Batang Toru

Share :

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

Gerindrasumut.id | Deli Serdang — Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi Gerindra, Muhammad Dahnil Ginting, menanggapi dinamika terkait bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum menetapkan bencana tersebut sebagai status bencana nasional didasari pertimbangan yang matang.

Menurut Dahnil Ginting, setiap kebijakan nasional harus mempertimbangkan faktor-faktor mendasar, termasuk penyebab bencana itu sendiri. Khusus untuk Sumatera Utara, ia menyoroti adanya aktivitas illegal logging atau penebangan hutan secara liar, serta keberadaan tambang emas di kawasan Batang Toru yang belakangan menjadi sorotan publik.

“Tentu ada alasan kuat mengapa Presiden belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Di Sumatera Utara saja masih ada persoalan illegal logging dan aktivitas tambang yang bisa menjadi perhatian pihak asing apabila status bencana nasional ditetapkan,” ujar Dahnil Ginting dalam keterangannya di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa penetapan bencana berskala nasional akan membuka ruang perhatian internasional yang lebih besar. Dalam kondisi di mana beberapa kegiatan eksploitasi alam masih menuai kritik, pemerintah diperkirakan perlu berhitung lebih jauh agar tidak menimbulkan dampak politik dan ekonomi yang tidak diinginkan.

Dahnil juga menekankan bahwa langkah pemerintah pusat saat ini sudah cukup responsif dalam penanganan bencana tanpa harus menetapkannya sebagai bencana nasional. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan penanganan cepat, distribusi bantuan merata, serta koordinasi antarinstansi berjalan efektif.

“Yang harus kita tekankan adalah bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah bergerak cepat. Status boleh belum nasional, tapi tanggapan pemerintah harus tetap maksimal,” tambahnya.

Dirinya berharap ke depan masalah kerusakan lingkungan di Sumatera dapat diselesaikan agar bencana serupa tidak terus berulang. Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian alam sebagai investasi masa depan.

Dengan analisa tersebut, Dahnil Ginting menegaskan bahwa keputusan presiden bukan semata-mata penundaan, tetapi hasil dari pertimbangan strategis yang melihat kondisi lapangan secara utuh.

Baca Lainnya

Tulis Komentar

Berita Terbaru

Screenshot_20260825_124903_Facebook
Wali Kota Padangsidimpuan Buka Seminar Internasional ITS NU, Dorong Transformasi Ekonomi Syariah Berbasis Teknologi Digital.
Screenshot 2026-08-25 000403
Wali Kota Padangsidimpuan Sambut Kalapas Baru, Perkuat Sinergi Pelayanan kepada Masyarakat
784818083_28045802328413123_7617184695846784498_n
Wabup Madina Minta Dinsos Verifikasi Data Korban Kebakaran Selesai Satu Hari
Screenshot 2026-08-24 233830
Bupati Baharuddin Ajak Generasi Muda Batu Bara Manfaatkan Peluang Menuju Indonesia Emas 2045
Kantor-DPRD-Padangsidimpuan
Legislator Dorong KUA-PPAS PAPBD 2026 Jadi Momentum Reformasi APBD Sidimpuan
WhatsApp Image 2026-08-24 at 23.27
Ternyata Restoran Lembur Kuring Medan Buang Limbah Sembarangan Sejak Berdiri
IMG-20260823-WA0476
DPD Gerindra Sumut Respons Kasus Kekerasan Anak di Dairi, Alvino Purba Dirujuk ke Rumah Sakit di Medan
WhatsApp Image 2026-08-22 at 17.01
Dirjen Pemdes Dorong Deli Serdang Jadi Percontohan Pemerintahan Desa Berdampak
WhatsApp Image 2026-08-22 at 16.41
Bupati Tapsel Hadiri Pengajian Akbar BKMT di Aek Gunung, Serahkan Bantuan Korban Kebakaran
779944823_2604858116617918_7100403068124576731_n
Satgas Penanganan PETI Madina Susun Personel Penindakan
Polling