Gerindrasumut.id | Padangsidempuan, Pidato kenegaraan Presiden Prabowo terkait korupsi di depan majelis rakyat, DPR, MPR dan lembaga tinggi negara mengandung arah kebijakan besar, yang menunjukkan upaya serius Pemerintah untuk mengendalikan kebocoran anggaran, memperkuat akuntabilitas dan penegakan hukum.

Jika disimak dari pidato tersebut, strategi pemberantasan korupsi adalah dengan pencegahan melalui transparansi anggaran.

Pernyataan Presiden untuk mengalihkan anggaran senilai Rp 300 triliun dari potensi penyalahgunaan ke program produktif dapat diterjemahkan bahwa pemerintah akan lebih proaktif dalam mendeteksi potensi anggaran bocor sejak tahap perencanaan bukan menunggu terjadi korupsi lebih dulu.

Rusydi Nasution ketika diminta tanggapan atas pidato tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih proaktif dalam mendeteksi potensi anggaran bocor.

“Ini dimulai dari tahap perencanaan bukan menunggu korupsi lebih dulu,” jelas Rusydi yang juga pimpinan DPRD ini.

Rusydi juga menambahkan upaya pencegahan dapat dilakukan melalui digitalisasi tata kelola anggaran.

“Pencegahan dapat dilakukan dengan digitalisasi tata kelola anggaran melalui penguatan sistem e-budgeting dan e-audit dan dari sisi perencanaan dapat dilakukan dengan deteksi dini pola anggaran yang tak efisien atau ganda,” terang Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan ini.

Menurut Rusydi Nasution yang pernah digembleng di Hambalang, Pidato Presiden terkait korupsi menunjukkan arah reformasi sistemik dari hanya penindakan ke pencegahan berbasis transparansi dan konstitusi.

“Jika dijalankan dengan konsisten, upaya ini akan mempersempit ruang gerak koruptor dari hulu ke hilir,” jelasnya.