Kubu Anies dan Ganjar Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran, Yusril: Ini Aneh, Sikap yang Inkonsisten

Share :

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, permintaan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran adalah suatu keanehan.

Sebab, menurut dia, kedua kubu tersebut baru meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi setelah pemilihan presiden (Pilpres) 2024 selesai digelar, di mana Anies dan Ganjar kalah. Adapun gugatan sengketa Pilpres dari kubu Anies dan Ganjar sudah didaftarkan secara resmi ke MK.

Awalnya, Yusril mengatakan bahwa TKN Prabowo-Gibran akan menjawab secara resmi semua yang didalilkan pemohon, baik kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud, di persidangan. “Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan oleh kedua pemohon. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal itu,” ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/3/2024).

Yusril menjelaskan bahwa secara umum, pihaknya dapat mengungkit Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar pencalonan Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres). Putusan MK itu membolehkan seseorang dicalonkan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden di bawah usia 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait. Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini,” kata Yusril.

“Apalagi kenyataannya, paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres. Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan. Suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya,” kata Yusril. “Kami berkeyakinan MK paham tentang kewenangannya, yakni untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses yang bersifat administratif dan menjadi kewenangan lembaga lain,” ujarnya lagi.

Baca Lainnya

Tulis Komentar

Berita Terbaru

prabowo
Prabowo Subianto Beri Bantuan Rumah Apung, Warga Kampung Nelayan Jakarta Ungkap Rasa Syukur
Gerindra Sumatera Utara berbagi sembako
Sambut Idul Fitri 1445 H, DPD Gerindra Sumut Bagikan Paket Sembako dan Kue Lebaran untuk Masyarakat
prabowo
Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim, Tukar Pendapat Soal Karier dan Pengalaman
prabowo
Prabowo Rencananya Bakal Dilantik di IKN
prabowo
Temui PM Li Qiang, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama RI-Tiongkok
prabowo
Bertemu Xi Jinping di Beijing, Prabowo Janjikan Hubungan RI - China Kian Erat.
foto bersama DPD Gerindra SUmut
DPD Gerindra Gelar Buka Puasa Ramadhan Bersama sekaligus Syukuran Kemenangan Prabowo Gibran.
prabowo
Prabowo Mulai Siapkan Pemerintahan Baru Sambil Tunggu Putusan MK
prabowo
Prabowo Subianto : Para Pemimpin Bersatu, Indonesia Siap Hadapi Tantangan Besar
prabowo
Prabowo Subianto Tak Ingin Bubarkan TKN, Bentuk Gerakan Solidaritas Nasional
Polling