Gerindrasumut.id | Tapanuli Selatan — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda hampir seluruh wilayah. Melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Pemkab Tapsel dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I menyepakati kerja sama strategis untuk relokasi warga serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Bencana hidrometeorologi beruntun sebelumnya menghantam 14 dari 15 kecamatan, menyebabkan kerusakan parah di sejumlah desa. Desa Garoga dan Hapesong Baru (Batangtoru), Desa Tandihat (Angkola Selatan), serta Desa Batu Godang (Angkola Sangkunur) menjadi wilayah paling terpukul. Tak hanya rumah warga rusak, sekitar 5.000 hektare sawah tertimbun lumpur setinggi tiga meter, mengancam ketahanan pangan dan potensi tanam jangka panjang.
Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa relokasi warga adalah langkah yang harus dilakukan segera.
“Hunian sementara menjadi kebutuhan mendesak. Kepastian tempat tinggal sangat penting untuk menjaga keamanan dan kondisi psikologis warga,” ujar Bupati.
Menanggapi kebutuhan tersebut, PTPN IV Regional I menyatakan komitmen penuh. Perusahaan menyediakan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di tiga desa paling terdampak yakni, Desa Hapesong Baru, Tandihat, dan Batu Godang. Seluruh lokasi telah mendapatkan persetujuan lewat musyawarah desa dan disahkan melalui surat resmi para kepala desa.
Untuk mempercepat proses pembangunan Huntara oleh BNPB, kedua pihak sepakat menggunakan skema pinjam pakai lahan dengan tujuan tertentu. Skema ini dipilih karena proses pelepasan aset negara memerlukan waktu yang panjang. Namun demikian, proses administratif pelepasan aset tetap dilanjutkan oleh tim teknis gabungan.
Selain penanganan hunian, rapat juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, terutama petani yang kehilangan lahan akibat rusaknya sawah dan kebun.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapsel, Rocky AP Gultom, menyampaikan aspirasi petani agar diberikan izin mengelola lahan replanting milik PTPN IV dengan pola tumpang sari.
PTPN IV menyatakan persetujuan secara prinsip, dengan catatan tidak mengganggu tanaman utama dan mengikuti pedoman teknis perusahaan. Selain itu, 24 hektare lahan yang sebelumnya bekerja sama dengan Polsek Batangtoru disepakati untuk dialihkan kepada kelompok tani korban bencana, dengan DPRD Tapsel bersama pihak kepolisian bertindak sebagai koordinator.
Di sisi penanganan darurat, PTPN IV Regional I telah mengerahkan enam unit alat berat empat excavator, satu road grader, dan satu backhoe mini ke sejumlah titik yang tertutup material longsor. Bantuan logistik juga disalurkan untuk warga yang masih bertahan di pengungsian, terutama di wilayah Batangtoru dan Hapesong.
Kolaborasi solid antara Pemkab Tapsel dan PTPN IV ini menjadi harapan besar bagi percepatan pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Sahbuddin Ritonga, Kepala Dinas PUPR Fachri Ananda Harahap, Plt. Kepala Inspektorat Daerah Hamdy S. Pulungan, serta manajemen PTPN IV Regional I yang dipimpin Regional Head Rurianto.
Hadir juga SEVP Operation II Joni R. Siregar, Manager IXHG Munawar Hasibuan, Pj Kabag Sekretariat Perusahaan dan Hukum Hendra Kesuma, Julkarnaen Harahap, Kasub Hukum Ibnu Syahputra, dan Askep Kebun Batangtoru Olland Akbar Harahap.
