Gerindrasumut.id | LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang beserta segenap jajaran dan stakeholder terkait harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan, khususnya potensi bencana.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik,” ucap Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Hukum (Wilkum) Polresta Deli Serdang, Rabu (5/11/2025).
Sebelumnya, saat memimpin apel yang diselenggarakan di Alun-Alun Pemkab Deli Serdang itu, Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi dalam sambutannya menuturkan, bencana alam merupakan tantangan global yang dihadapi seluruh negara di dunia.
Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana alam setiap tahunnya.
“Indonesia secara geografis terletak di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Dunia, sehingga menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia,” kata Kapolresta membacakan pidato Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Hal tersebut diperkuat ileb hasil World Risk Index 2025, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan potensi bencana tertinggi, serta memiliki karakter risiko kompleks dan tingkat kerentanan yang relatif tinggi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana alam di Indonesia, terdiri dari 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, empat erupsi gunung berapi serta berbagai bencana lainnya.
Akibat bencana tersebut, sebanyak 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, 5,2 juta orang mengungsi, 31.496 rumah rusak, serta 887 fasilitas umum dan perkantoran mengalami kerusakan.
Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak yang diperkirakan terjadi November 2025 hingga Januari 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, puting beliung, hingga gelombang tinggi, terutama di wilayah Aceh, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Selain itu, fenomena La Nina juga diperkirakan mulai terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026.
Meskipun dalam kategori lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian selatan.
Ditekankan, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam keberhasilan penanganan bencana.
Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa, termasuk TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), BMKG, kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat.
“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko,” jelas Kapolresta.
Pada sidang kabinet paripurna, 20 Oktober 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya, termasuk bahaya ancaman dari badai dan dari bencana.
Hal tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat di setiap situasi, terutama saat menghadapi masa-masa sulit.
“Amanah ini bukan hanya tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, melainkan juga panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
Usai apel, Kapolresta dan Wabup bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana yang akan digunakan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilkum Polresta Deli Serdang
Dirangkai pula dengan penyerahan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang kepada perwakilan Relawan Damkar (Redkar). Nantinya, sebanyak 101 orang Redkar Deli Serdang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ikut serta pada apel tersebut anggota DPRD Deli Serdang, Indra Silaban; Kepala Kantor BPJS ketenagakerjaan Tanjung Morawa, Robby; Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H Mukti Ali Harahap SAg MSi; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Drs Khairul Azman MAP; Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Suparno SSos MSP; perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, personel TNI/Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, SDABMBK, Sosial bersama Tagana, Perkimtan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PLN, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Deli Serdang, Pramuka, dan lainnya.
