Gerindrasumut.id | Kabanjahe 8 September 2025 DPRD Kabupaten Karo menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis di ruang paripurna DPRD Karo, Senin (8/9/2025).
Empat Ranperda tersebut meliputi:
- Ranperda Karo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
- Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
- Ranperda Karo tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Karo pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Malem.
Rapat dihadiri oleh Bupati Karo, Wakil Bupati Karo, Ketua DPRD Karo, Wakil Ketua I DPRD Karo, Wakil Ketua II DPRD Karo, serta 39 anggota dewan dari total 40 anggota DPRD Karo. Dari Fraksi Partai Gerindra, hadir Korindo S. Milala, Ketua Fraksi Inolia br Ginting, serta Sekretaris Fraksi H. Yudi Yahya Ginting yang membacakan pandangan umum fraksi.
Sorotan Fraksi Gerindra: Perumda Tirta Malem
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Gerindra menampung banyak keluhan masyarakat terkait keterbatasan air bersih/air minum layak di Kabupaten Karo. Fraksi menilai kondisi ini sangat memprihatinkan karena air merupakan sumber kehidupan masyarakat.
“Anggaran yang selama ini disalurkan pemerintah kepada Perumda Tirta Malem belum dirasakan merata manfaatnya. Audit atas penyertaan modal juga belum diserahkan ke Sekretariat DPRD Karo, sementara kebutuhan air masih banyak dipenuhi oleh pengusaha sumur bor. Hal ini menunjukkan pemerintah belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Mohon penjelasan!” tegas Fraksi Gerindra.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan detail terkait:
- Status penyertaan modal daerah sejak 1992–2021 dan 2007–2024, apakah sudah diaudit Inspektorat dan diperiksa bersama Perumda Tirta Malem.
- Laporan dan berita acara serah terima atas 36 pekerjaan (1992–2021) serta 47 pekerjaan (2007–2024), termasuk kondisi apakah masih layak dioperasikan.
- Alasan mengapa sejumlah pekerjaan tidak dimasukkan ke dalam modal dasar Perumda Tirta Malem sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2023.
- Perlunya penyampaian laporan hasil audit Inspektorat dan pemeriksaan bersama Perumda Tirta Malem dalam tahapan pembahasan Pansus DPRD Karo.
Penyelenggaraan Pendidikan
Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau. Fraksi mendorong adanya alokasi anggaran memadai untuk peningkatan kompetensi guru, pengembangan fasilitas, serta perluasan akses pendidikan, termasuk bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T (terluar, terjauh, tertinggal).
“Pemerintah daerah diharapkan menyusun program pendidikan yang strategis dan unggul, serta mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pendidikan berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan,” ujar Fraksi Gerindra.
Hak Penyandang Disabilitas
Terkait Ranperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya penuh.
“Ranperda ini merupakan wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Perlu percepatan pembahasan agar menjadi payung hukum yang kuat, menjamin kesetaraan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi,” jelas Fraksi Gerindra.
Fraksi juga mendorong pemerintah untuk mendata penyandang disabilitas, menyiapkan fasilitas publik yang ramah, serta mengadakan sosialisasi guna mengubah stigma negatif di masyarakat.
Komitmen Pembangunan Daerah
Dengan tingkat kehadiran hampir penuh, rapat paripurna berjalan khidmat. Pandangan umum fraksi, khususnya dari Fraksi Gerindra, menegaskan komitmen DPRD Karo untuk memastikan setiap Ranperda benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah.
Penulis: Khaliq Arrazi, S.Pd (MIRA Kab. Karo)
Editor: MIRA Sumut
