Fraksi Gerindra Walk Out dari Paripurna APBD 2027, Kecewa Wali Kota Binjai Tak Hadir

Share :

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

Gerindrasumut.id | BINJAI, 19 November 2026– Rapat paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Gerindra. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakhadiran Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Selain diwarnai aksi walk out, rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/11/2026), juga mengalami keterlambatan sekitar satu setengah jam dari jadwal semula.

Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB baru dibuka pada pukul 11.30 WIB. Namun, hingga rapat dimulai, Wali Kota Binjai tidak kunjung hadir.

Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, mengatakan keputusan meninggalkan ruang rapat merupakan bentuk sikap Fraksi Gerindra atas ketidakhadiran kepala daerah tersebut.

“Rapat paripurna Ranperda APBD 2027 molor. Dari yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, kemudian dibuka paripurnanya pukul 11.30 WIB. Artinya ada satu setengah jam molornya lebih,” ujar Ronggur, Rabu (18/11/2026).

“Ya, kita langsung keluar dari ruang paripurna sebagai bentuk menyatakan sikap kecewa terhadap ketidakhadiran wali kota,” sambungnya.

Menurut Ronggur, Fraksi Gerindra menilai ketidakhadiran Wali Kota Binjai mencerminkan kurangnya keseriusan dan perhatian terhadap proses pembahasan anggaran pembangunan daerah untuk tahun 2027.

Ia menegaskan, DPRD tidak ingin hanya ditempatkan sebagai lembaga yang bertugas mengesahkan atau melengkapi proses penggunaan anggaran. DPRD, kata dia, harus dihormati sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.

“Nah, kami tidak ingin DPRD ini hanya dijadikan sebagai lembaga yang mengesahkan, lembaga yang melengkapi untuk digunakannya anggaran tersebut. Tapi kami ingin agar DPRD ini betul-betul dihormati, DPRD ini betul-betul menjadi mitra yang sejajar dengan eksekutif,” ucapnya.

Ronggur juga mengingatkan bahwa wali kota dan anggota DPRD sama-sama memperoleh mandat dari rakyat melalui proses pemilihan.

Karena itu, menurutnya, kepala daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga perlu mengikuti secara serius setiap tahapan pembahasan bersama DPRD.

“Kami tidak ingin menjadi lembaga yang tukang ketok pengesahan, menjadi lembaga membahas anggaran. Tapi kami ingin sama-sama dibahas agar tujuan pembangunan itu tercapai. Dan aspirasi-aspirasi masyarakat di berbagai daerah Kota Binjai bisa tertampung nantinya,” tegas Ronggur.

Meski Fraksi Gerindra meninggalkan ruang rapat, rapat paripurna tetap dilanjutkan dan dipimpin Ketua DPRD Kota Binjai, Gusuartini Br Surbakti.

Sementara itu, Pemerintah Kota Binjai diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Chairin Simanjuntak dalam agenda penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut.

Dalam penyampaiannya, Chairin menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Sesuai ketentuan tersebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Ia berharap pembahasan Ranperda APBD Kota Binjai 2027 dapat berjalan sesuai jadwal dan memperoleh persetujuan bersama dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Chairin menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama.

Penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025–2029.

Secara umum, struktur APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, terdapat pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara belanja daerah direncanakan meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD 2027.

Chairin berharap pembahasan Ranperda APBD dapat dilakukan bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengedepankan prinsip demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan TAPD secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat disepakati tepat waktu dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami juga meminta seluruh OPD terkait untuk berperan aktif dalam proses pembahasan demi kelancaran dan percepatan penyelesaiannya,” ucap Chairin.

Dengan demikian, pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan, sehingga kebijakan anggaran pembangunan Kota Binjai dapat ditetapkan tepat waktu. Red

Baca Lainnya

Tulis Komentar

Berita Terbaru

Screenshot 2026-11-19 145051
BUPATI KARO SERAHKAN HADIAH LOMBA DESA PERCONTOHAN 10 PROGRAM POKOK PKK TAHUN 2026
Screenshot 2026-11-19 144550
HKN ke-62, Wali Kota Padangsidimpuan: Jangan Ada Warga yang Tidak Terlayani Kesehatan.
912058040_2039666774075597_7801191903633036892_n
Wabup Madina Sidak RSUD Panyabungan, Minta Pengunjung Patuhi Jam Besuk
binji
Fraksi Gerindra Walk Out dari Paripurna APBD 2027, Kecewa Wali Kota Binjai Tak Hadir
Screenshot 2026-11-19 144241
Pemilik Lahan Hibahkan Tanah, Wali Kota Upayakan Pembangunan Jalan 200 meter menuju SMA N 9.
WhatsApp-Image-2026-11-18-at-22.06
Bobby Nasution Luncurkan Teknologi Robotik Operasi Ortopedi
WhatsApp-Image-2026-11-18-at-21.13
Bupati Tata Kawasan Kumuh Deli Tua, Rumah Warga Dibedah, Sertifikat, hingga PBB Gratis
WhatsApp-Image-2026-11-18-at-21.33
Wabup Batu Bara Kecewa Pendataan Bansos Baru 21,36 Persen
IMG-20261116-WA0547
DPC GERINDRA MANDAILING NATAL NYATAKAN DUKUNGAN KEPADA SUFMI DASCO AHMAD SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI
Screenshot_20261117_102602_WhatsApp
Wakil Ketua DPRD Simalungun Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres : Sosok Berintegritas
Polling