Gerindrasumut.id | Medan Selasa 16 Juni 2026 – Politisi Partai Gerindra yang juga Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, menilai berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan upaya mengembalikan sistem perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, menurutnya, langkah tersebut mendapat perlawanan keras dari kelompok kapitalis dan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gus Irawan saat berbincang dengan sejumlah awak media di Q-Padel, Jalan Bunga Asoka, Kota Medan, usai mengikuti pertandingan persahabatan padel bersama tim Bank Sumut, Selasa (15/6/2026).
“Menurut saya wajar saja jika Pak Prabowo yang mengedepankan pembangunan ekonomi kerakyatan mendapat tantangan luar biasa dari para penganut kapitalisme. Karena kebijakan yang beliau jalankan memang berupaya mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” ujar Gus Irawan.
Menurutnya, konsep ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan implementasi pemikiran almarhum Soemitro Djojohadikusumo yang selama ini dikenal dengan istilah “Prabowonomics”, yakni model pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan.
Gus Irawan menegaskan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia cenderung menjauh dari amanat konstitusi. Ia menilai praktik ekonomi yang berkembang lebih condong pada kapitalisme dan liberalisme yang memberi keuntungan besar kepada kelompok tertentu.
“Pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya harus ada kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat. Faktanya selama ini yang besar semakin besar, sementara yang kecil semakin terpinggirkan,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya meluruskan arah pembangunan ekonomi melalui berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, hingga berbagai kebijakan pemerataan ekonomi yang menyasar masyarakat bawah.
Salah satu kebijakan yang menurutnya mendapat penolakan dari kelompok oligarki adalah rencana pembentukan Badan Ekspor yang akan memastikan seluruh aktivitas ekspor sumber daya alam tercatat secara transparan oleh negara.
“Pak Presiden memahami bahwa kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor selama ini sangat besar. Praktik transfer pricing dan under invoicing sudah berlangsung puluhan tahun sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar,” jelasnya.
Ia mencontohkan praktik ekspor komoditas yang dilaporkan dengan nilai jauh lebih rendah dibanding harga sebenarnya di pasar internasional. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Gus Irawan bahkan mengaitkan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit beberapa waktu lalu sebagai bentuk tekanan dari kelompok yang merasa terganggu dengan rencana penertiban tata niaga ekspor.
“Saat harga TBS turun drastis dari sekitar Rp3.200 menjadi Rp2.400 per kilogram, saya melihat ada sinyal perlawanan. Namun saya yakin pemerintah tidak akan mundur dan harga akan kembali membaik,” ujarnya.
Selain sektor ekspor, Gus Irawan juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat. Menurutnya, selama ini terdapat ketimpangan dalam sistem perbankan, di mana perusahaan besar memperoleh bunga kredit rendah sementara rakyat kecil justru dibebani bunga yang lebih tinggi.
“Presiden ingin kondisi ini diperbaiki. Rakyat kecil juga harus mendapatkan akses pembiayaan yang murah dan adil agar mampu berkembang,” katanya.
Tak hanya itu, ia turut menyinggung praktik kemitraan di sektor peternakan ayam yang dinilai masih merugikan peternak rakyat akibat dominasi perusahaan besar dan kartel. Menurutnya, masih banyak pola usaha yang tidak memberikan keuntungan yang seimbang kepada peternak meskipun mereka menjadi pihak yang menanggung sebagian besar risiko produksi.
Karena itu, Gus Irawan menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang dinilai berupaya mengembalikan pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Saya harus mengapresiasi Presiden Prabowo. Baru kali ini ada presiden yang secara serius ingin meluruskan sistem ekonomi nasional agar kembali sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, meskipun harus menghadapi tekanan dari kelompok liberalis dan oligarki,” pungkasnya.Red
